Saat debat, calon Gubernur DKI Anies Baswedan menyampaikan visi misinya terhadap birokrasi di Jakarta, tepat di Hotel Bidakara, Jakarta, Jumat (27/1/2017) malam.
Menurut Anies, birokrasi Pemprov DKI Jakarta yang dipimpin Ahok mendapat rapor merah dari beberapa instansi pemerintah. Sehingga, pantas disebut gagal melayani masyarakat.
“Penyerapan anggaran rendah dan hasil yang sangat minim untuk masyarakat,” paparnya sambil menunjukkan data berisi catatan buruknya pencapaian birokrasi di Jakarta selama periode sebelumnya, seperti disiarkan live dibeberapa TV Nasional.
Perlu dipahami, kata Anies, birokrasi merupakan elemen penting untuk menata kota. Birokrasi pun bertanggung jawab kepada pelayanan masyarakat.
“Menata kota bukan sekadar menata gedung. Penataan kota untuk warganya, sehingga birokrasi bertanggung jawab,” jelas Anies.
Birokrasi bertanggung jawab terhadap masyarakat, lantaran warga telah membayar pajak yang secara tak langsung mereka memiliki akses di birokrasi. Bahkan, seorang warga sebenarnya memegang aset cukup besar di pemerintah.
“Sejatinya, satu warga memiliki Rp 100 juta aset yang seharusnya itu diolah dan kembali pada mereka. Namun, kenyataan tidak mereka tak mendapatkannya,” ungkap Anies.
Berikut videonya:
Menurut Anies, birokrasi Pemprov DKI Jakarta yang dipimpin Ahok mendapat rapor merah dari beberapa instansi pemerintah. Sehingga, pantas disebut gagal melayani masyarakat.
“Penyerapan anggaran rendah dan hasil yang sangat minim untuk masyarakat,” paparnya sambil menunjukkan data berisi catatan buruknya pencapaian birokrasi di Jakarta selama periode sebelumnya, seperti disiarkan live dibeberapa TV Nasional.
Perlu dipahami, kata Anies, birokrasi merupakan elemen penting untuk menata kota. Birokrasi pun bertanggung jawab kepada pelayanan masyarakat.
“Menata kota bukan sekadar menata gedung. Penataan kota untuk warganya, sehingga birokrasi bertanggung jawab,” jelas Anies.
Birokrasi bertanggung jawab terhadap masyarakat, lantaran warga telah membayar pajak yang secara tak langsung mereka memiliki akses di birokrasi. Bahkan, seorang warga sebenarnya memegang aset cukup besar di pemerintah.
“Sejatinya, satu warga memiliki Rp 100 juta aset yang seharusnya itu diolah dan kembali pada mereka. Namun, kenyataan tidak mereka tak mendapatkannya,” ungkap Anies.
Berikut videonya:
EmoticonEmoticon